nusakini.com-Pekanbaru-Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) gelar seminar dengan tajuk “Menjaga Kesehatan APBN di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global” di Hotel Pangeran, Pekanbaru pada Selasa (02/07).  

Seminar ini merupakan rangkaian kegiatan diseminasi kebijakan fiskal yang diselenggarakan oleh BKF Kemenkeu bekerja sama dengan para ekonom dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia tahun 2019. 

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang dipandu oleh Moderator Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Riau Zaenal Abidin.  

“Dalam menyusun APBN kami punya konsep APBN sehat, adil, dan mandiri. APBN yang sehat itu defisitnya terkendali, baik defisit maupun rasio utangnya," jelas Kepala Bidang Pengembangan Model dan Pengolahan Data Makro Badan Kebijakan Fiskal Riznaldi Akbar selaku pemateri pertama pada diskusi panel ini. 

• BI Pertahankan BI 7-Day reverse Repo Rate Tetap Diangka 3,50%
• Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
• KSSK Terus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan
• Ini Komitmen Pemerintah Percepat Ekspor Produk Sawit
• LPEI Kenalkan Produk Mitra Binaan pada Pameran Road to G20 Bali

Ia menambahkan, realisasi APBN sampai akhir Mei 2019 masih sejalan dengan perkembangan ekonomi makro, masih menunjukkan kondisi aman dan kinerja yang cukup baik. Penerimaan negara tumbuh 6,2%, daya serap belanja Kementerian/Lembaga (K/L) masih terjaga dan defisit APBN masih terkendali dan keseimbangan primer mendekati nol.   

Materi selanjutnya disampaikan ekonom Universitas Riau Dahlan Tampubolon yang bertajuk “Menjaga Kondisi Ekonomi Makro dan Keuangan Daerah Provinsi Riau di Tengah Ketidakpastian Global”.  

Pembahasan materi terakhir dengan tema “Kinerja Fiskal Daerah di Provinsi Riau” disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Tri Budhianto.  

"Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki posisi penting dalam perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau di tahun 2018 sebesar 2,34 persen, sedangkan pulau Sumatera 4,54 persen, dan skala nasional 5,17 persen," papar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tri Budhianto.  

Ia menambahkan, di sisi lain, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi (PDRB) Provinsi Riau tahun 2018 sebesar Rp755,27 triliun (tertinggi di luar Jawa, peringkat ke-5 nasional dengan kontribusi sebanyak 5,04%).  

Pencapaian target pembangunan pemerintah merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (p/ab)